Dugaan Transaksi Material Galian Embung di Mojoranu, Kejelasan Pengelolaan Uang Jadi Sorotan

Faktabojonegoro.com// Bojonegoro – Kegiatan pengerukan embung milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, menjadi perhatian setelah muncul informasi dugaan pembayaran sebesar Rp50.000 untuk setiap rit pengambilan material tanah hasil galian.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemanfaatan material hasil pengerukan, dasar penarikan biaya, serta pihak yang menerima dan bertanggung jawab atas uang yang dibayarkan oleh pengambil material.

Dalam keterangan yang dihimpun dari salah satu pemberitaan, seorang warga berinisial NR mengakui adanya pembayaran yang disebut sebagai kontribusi atau biaya pengambilan material tanah galian.

Melalui pesan WhatsApp pada Senin (9/11/2026), NR menyebut pembayaran tersebut sebesar Rp50.000 per rit.

“Untuk sementara untuk memenuhi fasilitas umum dulu bapak, Saya bayar ankos gedongnya per red 50rb bapak,” demikian keterangan NR dalam pesan yang dikutip dari pemberitaan tersebut.

Ketika ditanya mengenai pihak penerima pembayaran, NR menyampaikan bahwa uang diserahkan secara tunai kepada pengemudi truk di lokasi pengerukan.

“Saya bayar di sopir truck-nya, di lapangan mojoranu ada 100 rit lebih,” tambahnya.

Keterangan tersebut mengindikasikan adanya transaksi pembayaran dalam pengambilan material. Namun, tujuan penggunaan uang, pihak yang menetapkan tarif, serta mekanisme pertanggungjawabannya masih memerlukan penjelasan dari pihak terkait.

Penggunaan Material dan Dasar Penarikan Biaya Perlu Diperjelas

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan besaran pembayaran, tetapi juga menyangkut status material tanah hasil pengerukan embung yang merupakan bagian dari kegiatan pada aset pemerintah.

Perlu diketahui apakah material tersebut memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, apakah terdapat ketentuan mengenai pengambilan atau distribusinya, serta apakah pembayaran Rp50.000 per rit memiliki dasar administrasi resmi.

Apabila uang tersebut dimaksudkan untuk kepentingan fasilitas umum, masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai siapa pengelolanya, bagaimana mekanisme pencatatannya, dan ke mana dana tersebut disalurkan.

Selain itu, perlu dipastikan apakah biaya operasional pengangkutan dan pengerukan telah diperhitungkan dalam dokumen anggaran pekerjaan atau terdapat mekanisme pembiayaan lain yang sah.

Tanpa pemeriksaan dokumen perencanaan, kontrak, dan administrasi kegiatan, belum dapat disimpulkan bahwa pembayaran tersebut merupakan pungutan liar ataupun menyebabkan kerugian keuangan daerah.

PU SDA Diminta Menjelaskan Mekanisme Pengelolaan

Kegiatan pengerukan embung yang menggunakan anggaran pemerintah perlu dilaksanakan secara transparan, termasuk dalam pengelolaan material hasil pekerjaan.

Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa hal, di antaranya:

  • Status kepemilikan dan pemanfaatan material tanah hasil pengerukan.
  • Dasar atau ketentuan apabila masyarakat diperbolehkan mengambil material.
  • Ada atau tidaknya tarif resmi untuk setiap pengambilan material.
  • Pihak yang menerima pembayaran Rp50.000 per rit.
  • Mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban apabila dana diperuntukkan bagi fasilitas umum.
  • Ketentuan pembiayaan operasional kendaraan dan pengangkutan dalam kegiatan tersebut.

Kejelasan informasi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai pemanfaatan material maupun dugaan adanya penarikan biaya tanpa dasar yang jelas.

Konfirmasi Kepala Dinas Belum Diperoleh

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, dalam informasi yang menjadi bahan penulisan disebutkan bahwa wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, mengenai dugaan pembayaran Rp50.000 per rit serta mekanisme operasional kegiatan pengerukan di Desa Mojoranu.

Namun, hingga berita tersebut disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak dinas.

Faktabojonegoro.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, pelaksana kegiatan, pengemudi armada, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pengambilan material tanah tersebut.

Redaksi juga mendorong agar persoalan ini dapat ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pengelolaan material atau penerimaan uang, penanganannya perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi pengelolaan aset dan kegiatan yang dibiayai anggaran pemerintah merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap pemanfaatan sumber daya milik pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

(Red.)

Tag:

Popular Posts

INFO BOJONEGORO
FAKTA BOJONEGORO
Berita & Informasi Terkini
Seputar Bojonegoro