Faktabojonegoro.com// Bojonegoro – Persoalan dugaan perzinahan yang melibatkan seorang pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro berinisial SM berujung pada laporan kepolisian. Seorang pria berinisial TN, warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, melaporkan SM bersama istrinya berinisial MI ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bojonegoro.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STPL/341/XI/2026/SATRESKRIM. Informasi mengenai perkara ini bersumber dari pemberitaan Jawakini.my.id yang memuat keterangan TN terkait kronologi kejadian dan upaya penyelesaian yang telah ditempuh.
TN mengaku mulai menaruh curiga terhadap perubahan perilaku istrinya yang disebut kerap pulang hingga larut malam. Kecurigaan tersebut kemudian berujung pada penggerebekan di kediaman SM di Desa Padang, Kecamatan Trucuk.
Menurut keterangan TN dalam pemberitaan tersebut, penggerebekan dilakukan bersama Ketua RT, kepala desa, dan sejumlah warga. Ia menyebut SM dan MI ditemukan sedang berada berdua di dalam rumah.
Keterangan tersebut masih merupakan pernyataan pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum. Pembuktian atas dugaan yang dilaporkan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Sebelum membawa persoalan tersebut ke kepolisian, TN mengaku telah berupaya menempuh penyelesaian melalui mediasi. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut pernah dilaporkan kepada atasan SM di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
Menurut TN, SM diketahui bertugas di kawasan Pasar Wisata Bojonegoro. Namun, ia mengaku kecewa karena upaya penyampaian laporan secara internal dinilai belum memberikan penyelesaian yang diharapkan.
“Memang benar, SM dan istri saya (MI) sudah resmi saya laporkan ke Unit PPA Polres Bojonegoro. Sebenarnya saya sudah berniat baik untuk mediasi, bahkan sudah melapor ke Pak Jumari selaku atasannya terkait dugaan perzinahan dan penggerebekan anggotanya, namun tidak diproses sebagaimana mestinya dan terduga masih tetap berdinas,” ungkap TN sebagaimana dikutip Jawakini.my.id pada 13 November 2026.
Karena merasa upaya sebelumnya belum membuahkan hasil, TN akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan didampingi kuasa hukumnya, Hasyim, S.H.
“Akibat kejadian tersebut, saya bersama kuasa hukum saya, Bapak Hasyim, S.H., resmi melaporkan kasus ini ke Polres Bojonegoro. Untuk keterangan lebih rinci terkait proses hukumnya, silakan berkoordinasi langsung dengan advokat saya,” ujarnya.
Laporan tersebut kini menjadi bagian dari penanganan aparat kepolisian. Perkembangan proses hukum selanjutnya perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penanganan pengaduan internal dan penerapan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Faktabojonegoro.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada SM, MI, pihak keluarga, Jumari selaku atasan yang disebut dalam pemberitaan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
Redaksi juga membuka ruang bagi Polres Bojonegoro untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pelapor yang dimuat Jawakini.my.id. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan dugaan yang dilaporkan sebagai perbuatan yang telah terbukti secara hukum.
(Red.)













