Faktabojonegoro.com// Bojonegoro – Pekerjaan pelebaran jalan di ruas Desa Ngraho menuju Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan perbedaan tahapan pengerjaan pada sejumlah titik.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan pekerjaan pengecoran lantai kerja atau lean concrete (LC) di depan Balai Desa Luwihaji. Dalam pemberitaan yang beredar, terdapat dugaan bahwa pengecoran pada titik tersebut dilakukan tanpa didahului lapisan agregat basecourse atau lapis pondasi atas (LPA).
Sementara itu, pada bagian lain dari pekerjaan yang sama disebutkan terdapat hamparan material basecourse sebelum proses pengecoran dilakukan. Perbedaan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Meski demikian, kondisi visual di lapangan belum cukup untuk memastikan adanya pelanggaran spesifikasi. Pemeriksaan teknis tetap diperlukan dengan mengacu pada gambar kerja, rencana anggaran biaya (RAB), spesifikasi kontrak, serta kondisi struktur di lapangan.
Pengawasan Pelaksanaan Ikut Dipertanyakan
Selain tahapan pengerjaan, perhatian juga tertuju pada intensitas pengawasan proyek.
Dalam pemberitaan tersebut, seorang mandor yang disebut pernah terlibat pada bagian pekerjaan di wilayah Desa Sumberagung menyampaikan bahwa konsultan pengawas hanya datang ke lokasi sekitar satu hingga dua kali dalam sepekan.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan harian dan bagaimana pengendalian mutu pekerjaan dilakukan selama proses konstruksi berlangsung.
Konsultan pengawas pada prinsipnya memiliki tugas memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Namun, untuk menilai apakah pengawasan dalam proyek ini telah berjalan sesuai ketentuan, diperlukan penjelasan dari pihak pelaksana dan konsultan yang bersangkutan.
Status dan Sumber Proyek Perlu Dipastikan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan mengenai instansi pemilik atau penanggung jawab kegiatan.
Dalam pemberitaan yang beredar, Pemerintah Desa setempat disebut menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan proyek desa sehingga pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan teknis maupun melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.
Sementara itu, pihak Kecamatan Ngraho disebut menyampaikan bahwa proyek tersebut merupakan pekerjaan milik Pertamina.
Perbedaan informasi tersebut perlu diperjelas agar masyarakat mengetahui instansi yang bertanggung jawab, sumber pendanaan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pekerjaan.
Kepastian identitas proyek juga penting untuk menentukan kepada siapa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan.
Pemeriksaan Teknis Diharapkan Memberikan Kepastian
Munculnya pertanyaan mengenai lapisan basecourse dan tahapan pengecoran diharapkan menjadi bahan pemeriksaan oleh instansi maupun pihak teknis yang berwenang.
Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian metode pengerjaan, ketebalan lapisan, mutu material, pemadatan, serta tahapan pengecoran berdasarkan spesifikasi yang berlaku.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak penanggung jawab pekerjaan diharapkan menjelaskan langkah perbaikan yang diperlukan. Namun, penilaian mengenai kualitas maupun potensi kerugian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pengamatan visual atau keterangan sepihak.
Klarifikasi Pihak Terkait Masih Diperlukan
Dalam pemberitaan yang menjadi bahan penulisan ini, upaya konfirmasi disebut telah dilakukan kepada pemerintah desa dan pihak Kecamatan Ngraho. Selain itu, konfirmasi kepada Pertamina, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, serta konsultan pengawas juga masih diupayakan.
Faktabojonegoro.com memandang perlu adanya penjelasan resmi mengenai identitas proyek, sumber anggaran, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengawasan pekerjaan tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pertamina, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, pihak pelaksana, konsultan pengawas, serta instansi terkait lainnya.
Kejelasan informasi diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan pekerjaan infrastruktur dilaksanakan sesuai perencanaan, standar teknis, dan ketentuan yang berlaku.
(Red.)













