Penertiban Kafe di Tanjungharjo Berlanjut Jadi Perbincangan, Kepala Desa Belum Beri Klarifikasi

Faktabojonegoro.com// Bojonegoro – Pembongkaran bangunan kafe di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (11/11/2026), masih menjadi perhatian masyarakat. Selain persoalan penertiban bangunan yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur, perhatian publik juga tertuju pada pengawasan pemanfaatan lahan dan keberadaan usaha kafe lain di desa setempat.

Pembongkaran yang dilakukan menggunakan alat berat jenis ekskavator tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar penertiban, proses pengawasan, serta konsistensi penerapan aturan terhadap kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan dengan status kepemilikan berbeda.

Kepala Dusun Tanjungharjo, Mohammad Zainu Muttaqin, sebelumnya menjelaskan bahwa penertiban bermula dari aduan sejumlah warga yang merasa terganggu dengan aktivitas di lokasi kafe tersebut.

“Aduan warga kemudian disampaikan kepada pemilik lahan, yakni PU SDA Jawa Timur,” ujar Zainu Muttaqin.

Sementara itu, Camat Kapas, Zenny Bachtiyar, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa pembongkaran merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat. Jajaran Forkopimca, termasuk Kapolsek Kapas AKP Sudarsono, S.H., M.M., turut memantau situasi agar proses penertiban berjalan aman dan kondusif.

Keberadaan Kafe Lain Ikut Menjadi Perhatian

Di tengah pembongkaran tersebut, perbincangan masyarakat juga mengarah pada keberadaan bangunan kafe lain di Desa Tanjungharjo yang disebut-sebut berdiri di atas tanah kas desa (TKD).

Informasi mengenai status lahan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan penjelasan resmi dari pemerintah desa. Redaksi belum dapat memastikan apakah pemanfaatannya telah dilengkapi persetujuan, perjanjian sewa, maupun dokumen administrasi sesuai ketentuan pengelolaan aset desa.

Hal ini penting untuk diperjelas karena tanah kas desa merupakan aset milik desa yang pemanfaatannya harus memiliki dasar administrasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai status pemanfaatan aset desa, termasuk mekanisme persetujuan, jangka waktu penggunaan, serta pengelolaan hasil pemanfaatannya apabila terdapat perjanjian sewa.

Perbedaan status kepemilikan lahan tentu dapat menyebabkan perbedaan kewenangan dalam proses penertiban. Karena itu, penilaian terhadap masing-masing bangunan perlu didasarkan pada dokumen dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena keduanya sama-sama digunakan sebagai tempat usaha kafe.

Kepala Desa Belum Memberikan Jawaban

Untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah desa, redaksi Faktabojonegoro.com telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Kepala Desa Tanjungharjo.

Pertanyaan yang diajukan meliputi pengetahuan dan pengawasan pemerintah desa terhadap bangunan kafe yang telah dibongkar, tindak lanjut aduan masyarakat, koordinasi dengan PU SDA Jawa Timur, serta status administrasi bangunan usaha lain yang disebut menggunakan tanah kas desa.

Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Desa Tanjungharjo belum memberikan jawaban atas permohonan konfirmasi tersebut.

Redaksi menegaskan bahwa belum adanya jawaban bukan berarti pemerintah desa tidak memiliki penjelasan ataupun telah melakukan pelanggaran. Keterangan resmi dari kepala desa tetap diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara utuh dan berimbang.

Transparansi Pengelolaan Aset Desa Diharapkan

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan pengelolaan aset desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Masyarakat berharap pemerintah desa dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai dasar penertiban bangunan kafe serta status pemanfaatan lahan yang digunakan oleh tempat usaha lainnya.

Faktabojonegoro.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Tanjungharjo, perangkat desa, Camat Kapas, pihak PU SDA Provinsi Jawa Timur, serta para pemilik usaha yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Redaksi akan menyampaikan perkembangan informasi setelah memperoleh keterangan dan dokumen pendukung dari pihak-pihak terkait. Seluruh pihak tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

(Red.)

Tag:

Popular Posts

INFO BOJONEGORO
FAKTA BOJONEGORO
Berita & Informasi Terkini
Seputar Bojonegoro