Dana DP2M MAN 1 Bojonegoro Jadi Perbincangan, Pihak Madrasah Jelaskan Mekanisme Pengelolaan

Faktabojonegoro.com// Bojonegoro – Perbincangan mengenai Dana Peningkatan dan Pengembangan Mutu Madrasah (DP2M) di MAN 1 Bojonegoro belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul unggahan video di media sosial TikTok yang menyoroti partisipasi pembiayaan dari wali murid.

Menanggapi berbagai narasi yang berkembang, pihak MAN 1 Bojonegoro memberikan penjelasan mengenai mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana tersebut.

Klarifikasi disampaikan Kepala MAN 1 Bojonegoro, Eko Supriyanto, M.Pd., melalui Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat, Sudjarwo, bersama Kepala Tata Usaha, Ali Banin, pada Senin (2/11/2026).

Pihak madrasah menegaskan bahwa DP2M bukan dimaksudkan sebagai bentuk pemaksaan terhadap wali murid. Menurut pihak MAN 1 Bojonegoro, partisipasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengembangan program pendidikan dan kegiatan peserta didik yang belum seluruhnya dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sudjarwo menjelaskan, kegiatan pendidikan di MAN 1 Bojonegoro tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran rutin. Berbagai program pengembangan siswa, kegiatan kompetisi, serta agenda lain disebut membutuhkan dukungan pembiayaan.

“Untuk menghadirkan inovasi, pelayanan lebih, serta program-program unggulan sekolah, diperlukan dukungan sarana dari komite,” ujar Sudjarwo.

Terkait pengelolaan dana, pihak MAN 1 Bojonegoro menyatakan DP2M tidak dikelola langsung oleh pihak madrasah. Dana partisipasi tersebut, menurut penjelasan pihak madrasah, dihimpun melalui rekening resmi komite dan dikelola oleh pengurus komite.

Apabila terdapat program atau kegiatan yang membutuhkan pembiayaan di luar kemampuan dana BOS, pihak madrasah disebut dapat mengajukan kebutuhan tersebut kepada komite.

“Pihak sekolah baru akan mengajukan permohonan bantuan dana kepada komite bilamana ada program atau kekurangan dana operasional kegiatan siswa yang tidak ter-cover oleh dana BOS,” katanya.

Pihak madrasah juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kebutuhan pembiayaan dilakukan bersama wali murid dan pengurus komite, terutama dalam rangkaian kegiatan penerimaan peserta didik baru.

Menurut pihak MAN 1 Bojonegoro, mekanisme tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama dan bukan kebijakan yang ditentukan secara sepihak oleh madrasah.

Terkait pembayaran partisipasi, pihak MAN 1 Bojonegoro menjelaskan bahwa wali murid yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat mengajukan permohonan keringanan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Saat ini, jumlah peserta didik di MAN 1 Bojonegoro disebut mencapai sekitar 1.100 siswa.

Sudjarwo mengatakan, hingga saat klarifikasi disampaikan, pihaknya belum menerima permohonan pembebasan biaya secara penuh. Namun, terdapat wali murid yang mengajukan keringanan sesuai dengan kondisi kemampuan ekonomi masing-masing.

“Hingga saat ini, dari total sekitar 1.100 siswa, belum ada wali murid yang meminta pembebasan biaya secara total atau gratis, melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan biaya sesuai dengan batas kemampuan finansial masing-masing,” tuturnya.

Di tengah perbincangan mengenai DP2M, pihak MAN 1 Bojonegoro turut menyampaikan sejumlah capaian yang diraih peserta didiknya dalam bidang akademik maupun nonakademik.

Pada tahun 2026, sebanyak 184 siswa MAN 1 Bojonegoro disebut berhasil meraih capaian melalui berbagai jalur dan program pendidikan.

Terkait polemik yang berkembang di masyarakat, Faktabojonegoro.com mencatat pihak MAN 1 Bojonegoro telah memberikan klarifikasi mengenai mekanisme DP2M. Namun, informasi dan penjelasan dari pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran secara utuh.

Redaksi Faktabojonegoro.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengurus Komite MAN 1 Bojonegoro, wali murid, Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai mekanisme, sifat partisipasi, dan pengelolaan dana tersebut.

Klarifikasi dari seluruh pihak diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif dan berimbang kepada masyarakat.

(Red.)

Tag:

Popular Posts

INFO BOJONEGORO
FAKTA BOJONEGORO
Berita & Informasi Terkini
Seputar Bojonegoro